1. Pendahuluan Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara. Karena itu Tahir Azhary, (Tahir Azhary, 2003: 83) dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari dari lima […]
Author Archives: admin
FENOMENA PERDA SYARIAT ISLAM DI DAERAH
1. Pendahuluan Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak soeharto jatuh dari kekuasaanya dan kran kebebasan mulai terbuka, arus deras dinamika sosial politik masyarakat kian hari kian bergerak cukup panjang. Berbagai agenda dan aspek kehidupan bernegara mulai dari penegakan hukum. kebebasan media hingga peneraparan otonomi daerah kini direspon secara massive oleh masyarakat. Terlihat kemudian, bahwa mass euphoria […]
PENERAPAN SYARI’AT ISLAM DALAM BINGKAI NEGARA BANGSA[1]
Pendahuluan Penerapan syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, dengan melaksanakan hukum “jilid” atau cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian telah menimbulkan perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Seakan-akan jenis hukuman ini adalah baru dalam khasanah ketentuan hukum pidana di Indonesia. Padahal pelaksanaan hukum pidana Islam di Indonesia telah dipraktekkan di berbagai kesultanan di Indonesia sebelum dikuasai […]
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TANPA BATAS
Tidak ada pengujian undang-undang yang tanpa batas, walaupun oleh Mahkamah Konstitusi sekalipun. Dalam melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan konstitusi (Undang-Undang Dasar) itu sendiri, prinsip-prinsip hukum umum (general prinples of law)[1] serta undang-undang yang berlaku. UUD NRI Tahun 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap […]
PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PETA POLITIK INDONESIA
Pendahuluan Partai politik Islam yang menjadi objek pembahasan ini adalah partai politik yang secara tegas mencantumkan asanya adalah Islam. Pada pemilu tahun 1999, paling tidak ada delapan partai yang berasaskan islam, antara lain yang mendapatkan kursi di DPR pada saat ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdatul […]
MUNGKINKAH QUR’AN MENGATUR NEGARA ?*)
Pengantar Tulisan ini, adalah tulisan Al Magfirullah M. Natsir, ketika masih hidup. Saya merasa ada manfaatnya tulisan tersebut dimuat dalam blog ini untuk menjadi renungan bagi kita semua. Berikut saya muat seutuhnya tulisan tersebut. Seringkali orang bertanya : “Bagaimana caranya Tuan hendak mengatur Negara dengan Islam itu? Apakah Qur’an Tuan itu cukup untuk mengatur […]
FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG FILSAFAT ILMU
Pendahuluan Sebahagian orang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya dan telah merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Sebagian lain menyatakan bahwa korupsi belum membudaya, walaupun harus diakui korupsi telah sangat meluas. Sebuah laporan Bank Dunia (Bank Dunia, 2003 : 42), mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang buruk dari segi korupsi dan menjadi salah satu negara […]
RENUNGAN KEBANGKITAN NASIONAL
Pada 10 Oktober 1905, lahirlah Serikat Dagang Islam, suatu gerakan organisasi yang bersifat nasional pertama di Solo, yang didirikan oleh HOS Cokroaminoto. Organisasi ini beranggotakan para pedagang pribumi dan Islam dari seluruh tanah Hindia Belanda, Aceh sampai Maluku. Dari catatan sejarah yang ada, hanya dalam waktu 14 tahun yaitu pada 1919, SDI yang berubah menjadi […]
SITEM PERAWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA
A. Pendahuluan Setelah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945 ( UUD 1945 ), lembaga perwakilan rakyat pada tingkat pusat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Sebelum perubahan lembaga perwakilan rakyat terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan setelah perubahan menjadi tiga lembaga; yaitu Majelis […]
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI
If this organ is different from the legislative organ, it forms an authority above the legislator, a thing that might be politically undesirable, especially if this organ has the power to annul a statute which it considers to be unconstitutional. (Hans Kelsen)[1] Pendahuluan Putusan Mahkamah Konstitusi sering mengagetkan banyak orang. Walaupun lembaga ini […]
